Follow
Us

EMLI Indonesia Facebook
@emliindonesia
http://id.linkedin.com/in/emlitraining
EMLI Indonesia G+
http://www.youtube.com/user/emlitraining

Senin - 07 Mei 2012 , 13:53:49 WIB

Akses Jalan Lapangan Suban Diblokir, Produksi Migas Bisa Terganggu

Kategori : Oil & Gas


Jakarta - Akses jalan operasional lapangan Suban di Blok Koridor yang dioperasikan ConocoPhillips, di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, diblokir oleh sekelompok orang sejak akhir April 2012.

Atas kejadian itu, untuk sementara Conoco melakukan mobilisasi personel melalui jalan alternatif yang lebih panjang dan tidak memadai. Ironisnya, kemampuan untuk bertahan dengan jalan alternatif tersebut sangat terbatas, sehingga dapat mengakibatkan operasi di lapangan Suban berhenti.

“Hampir 10% produksi gas nasional berasal dari lapangan ini. Produksi lapangan Suban sebesar 780 juta kaki kubik gas per hari dan 10.000 barel minyak per hari. Produksi gas dipasok untuk kebutuhan gas ke PT PGN Tbk Jawa Barat, Singapura, dan pihak-pihak lainnya untuk pemenuhan kebutuhan industri listrik,” kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, seperti dilansir dari situs resmi BP Migas.

Gde mengatakan, terganggunya pasokan gas itu dapat menyebabkan terganggunya pasokan listrik untuk industri, masyarakat Jakarta dan Jawa Barat, serta mempengaruhi pemenuhan kewajiban sesuai kontrak perjanjian gas antara Indonesia dan Singapura.

Tidak hanya itu, produksi Suban dipasok kepada Chevron Pacific Indonesia untuk keperluan peningkatan produksi minyak bumi. “Jika pasokan gas sampai terganggu, akan sangat mempengaruhi produksi minyak nasional mengingat kontribusi Chevron mencapai 35%,” ujar Gde.

Sebagai informasi, pada 1999, ConocoPhillips (sebelumnya Gulf Indonesia Resources) mengajukan permohonan izin penggunaan kawasan hutan untuk menggunakan lahan di Desa Bintialo sebagai akses jalan. Kementerian Kehutanan menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan tersebut pada tahun yang sama.

Conoco pun melakukan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada penggarap lahan di kawasan tersebut. Pada 2004, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan tata batas terhadap lahan yang digunakan Conoco. Dengan Tata Batas tersebut, secara hukum dapat dianggap wilayah tersebut benar-benar kawasan hutan.

Lahan tersebut masih dalam sengketa anatar H Sopawi yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya, dengan Kementerian Kehutanan yang telah menunjuk wilayah tersebut sebagai kawasan hutan. Meski dalam sengketa, Sopawi secara sepihak telah menutup jalan akses itu. Namun, penutupan akses jalan hanya diperuntukkan untuk operasional Conoco. Masyarakat dan perusahaan swasta seperti kepala sawit tetap diperbolehkan menggunakan jalan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan surat persetujuan penggunaan kawasan hutan, Conoco telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya. Proses untuk meningkatkan status menjadi izin pinjam pakai pun saat ini sedang berjalan di Kementerian Kehutanan. BP Migas telah meminta bantuan pemerintah dan kepolisian daerah untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

 

sumber : majalahtambang.com